Share this page

Kebijakan Usaha Bagi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia Membaik

Jakarta, Indonesia, 31 Januari, 2012 —Sebuah laporan terbaru dari IFC dan Bank Dunia yang diluncurkan hari ini mencatat bahwa reformasi kebijakan usaha yang dilakukan oleh sejumlah kota-kota di Indonesia telah membuahkan hasil, sehingga mempermudah para pengusaha domestik untuk mendirikan dan menjalankan usahanya.  
Doing Business di Indonesia 2012 menemukan bahwa  seluruh 14 kota yang telah disurvei dalam laporan yang diluncurkan tahun 2012 yang lalu telah memperbaiki proses pendaftaran usahanya mereka dalam periode dua tahun terakhir, selain itu 10 dari 14 kota tersebut juga mempercepat proses persetujuan untuk memperoleh izin untuk mendirikan bangunan. Laporan tahun ini juga mensurvei enam kota tambahan, sehingga menjadikan jumlah keseluruhan kota yang disurvei menjadi 20 kota.
Laporan ini merupakan laporan kedua dalam suatu seri laporan yang menganalisa kebijakan-kebijakan usaha dari sudut pandang usaha kecil dan menengah domestik. Balikpapan, Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta tetap menunjukkan kinerja terbaik dalam hal mendirikan usaha ( starting a business ), mengurus izin untuk mendirikan bangunan ( dealing with construction permits ), dan mendaftarkan property ( registering property ).
Doing Business di Indonesia telah mendorong reformasi kebijakan usaha seperti yang ditunjukkan keempat belas kota yang telah disurvei dalam laporan sebelumnya,” ungkap Azwar Abubakar, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan). “Selanjutnya, kami sangat mengharapkan peluang untuk saling berbagi pengalaman yang diberikan oleh laporan ini dapat terus mendorong reformasi yang lebih luas dan mendalam guna terus meningkatkan kualitas kebijakan-kebijakan usaha di Indonesia.”  
Reformasi yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan daerah telah berhasil mempersingkat waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha dan mengurus izin untuk mendirikan bangunan sebesar lebih dari 25 persen sejak 2010. Sebagai contoh, mendirikan usaha di Semarang saat ini memakan waktu tiga minggu lebih cepat sejak pemerintah menyederhanakan persyaratan izin usaha daerah dan meningkatkan efisiensi di kantor pendaftaran usaha.  
“Kebijakan usaha yang berpihak pada investor dapat mendorong pertumbuhan usaha di seluruh Indonesia,” ungkap Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. “Laporan Doing Business di Indonesia menunjukkan bahwa beberapa kota di Indonesia terus melakukan perbaikan dan telah menerapkan praktek-praktek terbaik dalam kebijakan-kebijakan usaha mereka.”  
“Di seluruh dunia, proyek Doing Business telah menunjukkan bahwa menyederhanakan prosedur dan biaya untuk mendirikan usaha memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah domestik,” ungkap Stefan G. Koeberle, Country Director Bank Dunia untuk Indonesia.  “Oleh karena itu, penting bagi Indonesia, dimana usaha kecil dan menengah merupakan tulang punggung perekonomian, untuk meningkatkan kualitas kebijakan usaha, guna meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.”
Proyek Doing Business di Indonesia 2012 didukung oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  Laporan ini disusun melalui kerja sama dengan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), dan didukung oleh IFC Advisory Services di Indonesia beserta pemerintah Australia, Finlandia, Belanda, Selandia Baru, and Swiss.
For more information, please visit www.doingbusiness.org/indonesia and www.doingbusiness.org .
Mengenai Kelompok Bank Dunia
Kelompok Bank Dunia merupakan salah satu sumber pendanaan dan informasi terbesar di dunia bagi negara-negara berkembang. Kelompok Bank Dunia terdiri dari lima lembaga yang saling berkaitan, yaitu: Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International Development Association (IDA), yang keduanya membentuk Bank Dunia; the International Finance Corporation (IFC); the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); and the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Masing-masing lembaga memiliki peran yang berbeda dalam misi memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara berkembang. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.worldbank.org www.miga.org dan www.ifc.org .